MAKALAH
“HAK DAN
KEWAJIBAN WARGA NERGARA DALAM HUKUM”
Oleh :
Khairum Mustofa
(15060052)
Dosen pembimbing :
Dra. Mirna Tanjung M.S
PROGRAM
STUDI S1 EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS
EKONOMI
UNIVERSITAS
NEGRI PADANG
T.A 2015/
2016
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar
belakang Masalah
Dalam kehudupan berbangsa dan
bernegara tenunya tidak terlepas dari yang namanya hak dan kewajiban, setiap
warga negara baik utu laki laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama di
dalam hukum. Hukum berfungsi untuk mengatur hak maupun kewajiban setiap
individu. Meskipun demikia terdapat beberapa perbean perbedaan anar hak
laki-laki maupun perempuan.
Dalam makalah ini tepatnya pada bab
ke-2 kami membahas tentang hak dan kewajiban warga negara dalam hukum, dengan
beberapa sub topik diantaranya, contoh hak dan contoh kewajiban, orang sebagai
subyek hukum, dan perbedaan antara hak laki-laki maupun hak perempua. Materi
dalam makalah ni bersumber dari beberapa buku tentang hukum dan hak atau
kewajiban. Setiap warga negara harus diberikan hak dan kewajiban yang sama agar
tercipta keadilan sosial.
Oleh karena itu hak dan kewajiban
sangat perlu di atur alam hukum maupun diatur dalam beberapa ketentuan.
Ketentuan itu untuk membatasi kebebasan tingkah laku. Untuk itu setiap warga
negara harus tau mengenai hak dan kewajibannya.
1.2 Rumusan
Masalah
1.
Apasaja
yang menjadi hak dan kewajiban warga negara dalam hukum?
2.
Bagaimana
manusia sebagai subyek hukum?
3.
Apa
perbedaan antara hak laki-laki dan perempuan?
Tujua Makalah
1.
Menjelaskan
hak dan kewajiban warga negara dalam hukum
2.
Menjelaskan
orang sebagai subyek hukum
3.
Menjelaskan
perbedaan hak laki-laki dan perempuan
Manfaat
Penulisan Makalah
1.
Dapat
mengetahuai tentang hak maupun kewajiaban
2.
Dapat
memahami orang sebagai subyek hukum
3.
Mengerti
apa contoh hak dan kewajiban
4.
Mengetahuai
perbedaan hak laki-laki dan perempuan
BAB 2
PEMBAHASAN
2.1 Hak dan kewajiban warga negara dalam hukum
Pengertian Hak,
Kewajiban dan Warga negara
Hak adalah
segala sesuatu yang memang harus didapatkan (mutlak) oleh setiap manusia sejak
ia diciptakan. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hak adalah sesuatu
hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu
(karena telah ditentukan oleh aturan, undang-undang, dan sebagainya), kekuasaan
yang benar atas sesuatu/menuntut sesuatu, derajat atau martabat.
Kewajiban
adalah segala sesuatu yang harus dilakukan/dilaksanakan oleh masing-masing
individu sehingga bisa mendapatkan haknya secara layak. Suatu kewajiban dapat
dikatakan sebagai hutang yang harus dilunasi untuk memperoleh apa yang harus
seseorang miliki.
Warga negara
adalah penduduk yang sepenuhnya dapat diatur oleh pemerintahannya dan mengakui
pemerinahan itu sendiri. Warga negara dapat diartikan juga sebagai seseorang
yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara, sedangkan bukan warga
negara disebut orang asing atau warga negara asing.
Sebagai
warga negara, kita harus mengetahui mana itu hak, dan kewajiban kita sebagai
warga negara indonesia. Jika hak dan kewajiban terseebut telah terpenuhi dan
seimbang, maka akan tercipta kehidupan yang nyaman, tentram, aman dan
sejahtera. Hal ini berbanding terbalik jika hak dan kewajiban tersebut tidak
seimbang yang akan menimbulkan suatu permasalahan dan perselisihan.adapun
macam-macam hak dan kewajiban warga negara, antara lain :
Contoh Hak
1.
Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.
Setiap warga negara berhak mendapatkan
pendidikan yang sama.
3.
Setiap warga negara indonesia sama
kedudukannya di depan hukum.
4.
Setiap warga negara berhak untuk memilih
agamanya, memeluk, dan menjalankan kepercayaan masing-masing. Tanpa adanya
kepaksaan dari pihak manapun.
5.
Setiap warga negara berhak atas pekerjaan
dan kehidupan yang layak.
6.
Setiap warga negara berhak mendapat pengakuan dan
perlindungan hukum.
7.
Setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam
kemerdekaan mengemukakan pendapat, berserikat dan berkumpul, baik secara lisan
maupun tulisan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku.
Contoh Kewajiban
1.
Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi
yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
2.
Setiap warga negara wajib membela dan mempertahankan
kedaulatan Negara Republik Indonesia.
3.
Setiap warga negara wajib membela dan mempertahankan
kedaulatan Negara Republik Indonesia
4.
Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk taat,
tertib, tunduk, dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah Negara
Indonesia.
5.
Setiap warga negara wajib turut serta dalam membangun
bangsa dan tanah air agar menjadi bangsa yang lebih baik lagi.
6.
Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung
tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan
sebaik-baiknya.
2.2 Orang sebagai subjek
hukum
Subyek hukum ialah pemegang hak dan kewajiban
menurut hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, yang menjadi subyek hukum dalam
sistem hukum Indonesia, yang sudah barang tentu berdasar dari sistem hukum
Belanda, ialah individu (orang) dan badan hukum (perusahaan, organisasi,
institusi).
dalam dunia hukum, subyek hukum dapat
diartikan sebagai pembawa hak, yakni manusia dan badan hukum.
1. Manusia (naturlife persoon) Menurut hukum, tiap-tiap seorang manusia
sudah menjadi subyek hukum secara kodrati atau secara alami. Anak-anak serta
balita pun sudah dianggap sebagai subyek hukum. Manusia dianggap sebagai hak
mulai ia dilahirkan sampai dengan ia meninggal dunia. Bahkan bayi yang masih
berada dalam kandungan pun bisa dianggap sebagai subyek hukum bila terdapat
urusan atau kepentingan yang menghendakinya.
Namun ada beberapa golongan yang oleh hukum dipandang sebagai subyek hukum
yang "tidak cakap" hukum. Maka dalam melakukan perbuatan-perbuatan
hukum mereka harus diwakili atau dibantu oleh orang lain. seperti:
1. Anak yang masih dibawah umur, belum dewasa, atau belum menikah
2. Orang yang berada dalam pengampunan yaitu orang yang sakit ingatan, pemabuk,
pemboros.
3. Badan Hukum (recht persoon)
Badan hukum adalah
suatu badan yang terdiri dari kumpulan orang yang diberi status
"persoon" oleh hukum sehingga mempunyai hak dan kewajiban. Badan
hukum dapat menjalankan perbuatan hukum sebagai pembawa hak manusia. Seperti
melakukan perjanjian, mempunyai kekayaan yang terlepas dari para anggotanya dan
sebagainya. Perbedaan badan hukum dengan manusia sebagai pembawa hak adalah
badan hukum tidak dapat melakukan perkawinan, tidak dapat diberi hukuman
penjara, tetapi badan hukum dimungkinkan dapat dibubarkan.
2.3 Perbedaan
hak laki-laki dan perempuan
Hak Laki-Laki dan perempuan
Baik
laki-laki maupun perempuan berhak menikmati hak sipil dan politik yang sama
tanpa ada perbedaan,berikut beberapa hak tersebut :
1.
hak bebas dari perbudakan dan
perdagangan.
2.
hak atas kebebasan dan keamanan
pribadi.
3.
hak diperlakukan secara manusiawi
dalam situasi apapun.
4.
hak diakui sebagai seorang pribadi
dihadapan hukum.
5.
hak atas kebebasan berpikir,berkayinan
dan beragama.
6.
hak dalam perkawinan.
7.
hak untuk mendapatkan kesempatan
yang sama dalam pemerintahan dan hak mendapat perlakuan yang sama dalam
perlindungan hukum.
Juga mempunyai hak yang sama untuk menikmati hak ekonomi, sosial, dan
budaya .antara lain :
1.
hak menikmati kondisi kerja yang
adil dan menguntungkan
2.
hak untuk membentuk serikat pekerja.
3.
hak atas jaminan sosial dan asuransi
sosial.
4.
hak mendapatkan perlindungan khusus
terhadap kehamilan.
5.
hak mendapat perilak yang
nondiskriminatif.
6.
hak atas standar kehidupan yang
layak.
7.
hak atas standar tertinggi
kesehatan, hak atas pendidikan, hak berpartisipasi dalam kehidupan berbudaya,
hak mendapatkan perlindungan atas karya dan budaya.
8.
hak atas pendidikan
9.
hak berpartisipasi dalam kehidupan
berbudaya dan
10.
hak mendapatkan perlindungan atas
karya dan budaya.
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang
dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban,
keadilan, untuk mencegah terjadinya kekacauan agar mencapainya kesejahteraan
masyrakat. Hukum dapat dibagi berdasarkan sumbernya, isinya, bentuknya, waktu
berlakunya, tempat berlakuya, dan menurut isi dan cara pembentukannya, di dalam
hukum diatur hak dan kewajiban setiap warga negar, dalam memperoleh suatu benda
tertentupun ada hukum yang mengaturnya.
Saran
Hukum yang ada saat ini masih perlu
dipertegas lagi atau direvisi lagi, karna masih banyak hal atau permasalahan
perdagangan atau bisnis yang belum terakomodir oleh kerangka undang-undang
maupu peraturan-perauran yang berlaku. Untuk itu pihak yang berwenang dalam
pembuatan undang-undang diharapkan untuk segera merevisi atau mengamandemen
maupun menambahkan undang-undang baru khususnya undang-undang tentang
perdagangan.
DAFTAR
PUSTAKA
taksekedarmakalah.blogspot.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar